Kontestasi Politik Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018)
DOI:
https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v3i1.2777Keywords:
Legislative, Constitutional Court, Former Corruption ConvictAbstract
Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2018 decided that Lucianty, an Indonesiam citizen residing in the city of Palembang with the status of a former convict, was declared permittes to nominate as a member of the legislature as a partricipant in the general election for members of the regional representative council. The reason why Lucianty is allowed to run in the general election as a member of the leguslature is because every citizen has the same opportunity to be elected and chose, provided that he must openly state to the public that he is a former convict by showing proof of a letter from the editor-in-chief of local and national mass media. This research is normative juridical research with a case approach. The results of this research show that in the Supreme Court Deciison Number 30 P/HUM/2018 concering Review of Law Number 7 of 2017 concering General Elections against the 1945 Concering General Eletions againts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is true that there is a conflict of interest and violations of human rights.
References
Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Politik Warga Negeri”, Vol.13. No.3. 2019
Agus dewi “Bacaleg Mantan Narapidana korupsi”, https://rmol.id/nusantara/read/2023
Ali M Asharaf, “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilu 2024 Di indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4.No.1
Ahmad Nublin “Hak politik mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia”, Hasil penelitian Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta (2019)
Daeng Alpan Malaerang, “Analisis Putusan Mahkamah Agung 46P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Mnausia Dan filsafat Hukum Islam” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur 2023
Dewantara, “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif”, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.1.No.3
Donal Fariz, “Pe,batasan Hak politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah” Vol.17.No.2. 2022
Gugun Ridho Putra,”Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah”, Skripsi Universitas Indonesia, Depok 2012
Haliva Moharossa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia” Fakultas Hukum, Vol.III.No.1. Februari 2016
Irhadi Nasda, “Pencabutan Hak Politik Mantan terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019
Iskandar A Gani, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 30 P/HUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 tahun 2018”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3.No.3. Agustus 2018
Jou Rapolin Simatupang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Periode 2019-2024”, Jurnal Hukum, Vol.8.No.1. April 2019
Kasim Ifdal dkk, Hak Sipil Dan Politik, Jakarta : Lembaga studi dan advokasi masyarakat
M Yahya Wahyudi, “Analisis Kontroversi Pencabutan Hak politik Terpidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Trias Politica, Vol.1.No.1. Mei 2023
Muzayanah, “Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah”, Vol.6.Edisi.2.Desember,2019
Muhammad Jufri, “Konstitusionalitas Calon Anggota Mantan narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Pengawas Pemilu.
Marzuki Mahmud Petter, Penelitian Hukum, Edisi Rrevisi, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005
Muhawid, “Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Di Jawa Timur”, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol.10.No.1.Desember 2019
Nurlinda dkk, “Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018”, Jurnal Hukum Politik Islam, Vol.4.No.2
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30 P/HUM/2018 Tentang Mantan Narapidana Korupsi
Putri Nadia Diah, “Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor, Tinjauan dari Prespektif Hak Asasi Manusia Indonesia”, Syiah Kuala Law Journal. Vol.4.No.3
Rinaldi Fahrul, “Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019
Sakina Erdian, “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah ditinjau dari Fiqih Siyasah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.
Sulthon Setyagama Iskandar dkk, “Perkembangan Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi DI Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2015
Syamsidar Jokia, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Peranan Polri Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Eqality, Vol.II.No.2.
Tanto Lilam, “Pro Kontra Kewenegaraan Mahkamah Dalam Menguji Undang-Undang Yang MengaturEksistensinya” Jurnal Konstistusional, Vol.12.No.4. Oktober, 2019
Utami Wiwik, “Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6.No.2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, Pasal 24.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Nova Agustina, Eza Tri Yandy, Sayuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
