Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih

Abstract

Revisi Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Pasal tersebut menyatakan bahwa usia yang ditetapkan antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun, revisi pasal tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan judicial review materi muatan Pasal 7 UU Perkawinan terhadap Pasal 28B UUD 1945 dengan alasan permohonan pasal tersebut diskriminatif. Perihal penyetaraan batas usia perkawinan tersebut bisa dianalisis menggunakan Ushul Fikih sehingga dapat ditemukan nilai-nilai dasar dari pemberlakuan hukum (penyetaraan usia perkawinan) yang berorientasi pada kemaslahatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang penyetaraan usia perkawinan, analisis penyetaraan usia perkawinan perspektif Ushul Fikih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).   Metode pengumpulan data adalah metode studi dokumen dan telaah pustaka. Hasil penelitian ini adalah pasal batas usia perkawinan sebelumnya dianggap inkonsistensi dengan UU lainnya, serta diskriminatif terhadap hak-hak anak dan perempuan sehingga penyetaraan batas usia perkawinan diharapkan mampu meminimalisir berbagai masalah sosial terkait hak anak dan perempuan. Menganalisa pasal penyetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif ushul fikih terlihat adanya prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya seperti prinsip kesetaraan dan maslahat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.