THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENT APPARATUSES OF BANDA ACEH
Main Article Content
Fitri Yunina
Surna Lastri
Maya Agustina
Friska Yani
The phenomenon that occurred in 2017 based on the BPK's Opinion on the Financial Report of the Banda Aceh City Government was Fair Without Exception or "Reasonable Without Exception", however, the BPK found that there were weaknesses in the internal control system in the preparation of the Banda Aceh City Government's financial reports, including: inventory management is not yet fully adequate; management of fixed assets is not yet fully capable; and the management of grants and social assistance is not yet fully capable. The aim of this research is to analyze the factors that influence the performance of Banda Aceh City Regional Work Units. This research is causative associative quantitative research. The data collection technique uses questionnaire data by distributing questionnaires to Banda Aceh City the performance of regional apparatuses with a population of 92 employees in the Goods/Services Management and Accounting Sectors. Testing was carried out using multiple linear regression analysis methods. The results of the research show that understanding the regional financial accounting system, regional financial administration and management of regional property have an influence both simultaneously and partially on the performance of regional apparatuses of Banda Aceh.
Alinda Rahmawati Kusuma Dewi, Agustina Prativi Nugraheni. (2020) Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol. 4 No. 3, 2020
Arikunto, Suharsimi (2018) Manajemen Penelitian. Cetakan keenam.Jakarta : PT.Rineka Cipta.
Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. Management Science Letters, 9(9), 1373–1384. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013
Erlina, (2015) Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Mangemen, Edisi: 2, USU Press, Medan.
Erlina. (2015) dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja THE PERFORMANCE OF REGIONAL pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Vol. 1, No. 1.
Freeman, R. E. (1999). Divergent stakeholder theory. Academy of Management Review, 24(2), 233–236. https://doi.org/10.5465/AMR.1999.1893932
Grace N, D. O. (2014). New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector. IOSR Journal of Business and Management, 16(7), 104–113. https://doi.org/10.9790/487x-1673104113
IFAC. (2012). Public Sector Financial Management Transparency And Accountability : The Use Of International Public Sector Context. Public Sector Financial Management, (March), 1–6.
Imbiri, Jefri., Rofingatun, Siti., & Pangayow, Bill. (2018). Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan Dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Waropen). Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Vol. 1 No. 2, hlm. 34-62
Jumali, M.dkk. (2018). Akuntansi Keprilakuan. Jakarta Salemba Empat
KBBI, (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online, diakses tanggal 12 Mei 2022.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Krisdianti, D. W. (2021). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Internal, Pelatihan dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 2, hlm 1-11
Latif, I. (2021). Analisis Implementasi E-Kinerja Pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. International Journal of Government and Social Science, Vol. 7, No. 1.
Mahmudi, (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahmudi. (2017) Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M, (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Malhotra, Naresh. (2018). Basic Marketing Research. Pearson Education. England. Mangkunegara., A. A. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Marschall B. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Alihbahasa : Kikin Sakinah
Moeheriono. (2018). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja. Grafindo Persada. Mukmin., dan Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 2, hlm 34-44
Mulyadi. (2017). Auditing. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Noor, A. (2019). Manajemen Event. Bandung : Alfabeta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No. 13. Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
PP No. 71. (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Prawirosentono, Suryadi, 2019 Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, BPFE, Yogyakarta.
Ratih, A. E. (2016). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kinerja THE PERFORMANCE OF REGIONAL pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1.
Sari, E. (2016). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. Jurnal Fairness Vol. 3, No. 3, hlm 249-260.
Sedarmayanti. (2018). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
Sekaran, U dan Bougie (2017). Metodologi Penelitan Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
