Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penguatan Otonomi Sosial Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara

Abstract

Abstract: This study investigates the suboptimal performance of the Regional People's Representative Council (DPRD) in North Labuhanbatu Regency, where ineffective legislative and oversight functions hinder regional social autonomy. Employing a qualitative descriptive methodology, data from in-depth interviews, observation, and document analysis were processed using the Miles, Huberman, and Saldaña framework to identify critical determinants and propose a model for institutional strengthening. The primary finding reveals that the DPRD's ineffectiveness stems not from individual member capabilities but from a fundamental deficiency in institutional capacity, manifested by inadequate operational budget and facilities. This directly compromises legislative productivity and oversight. Conceptually, the research shifts focus from individual to institutional analysis. Policy recommendations emphasize a paradigm shift towards holistic institutional strengthening, advocating for adequate resource allocation and facilities as prerequisites to optimize DPRD functions in fostering social autonomy.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kinerja suboptimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang fungsi legislatif dan pengawasannya dinilai tidak efektif sehingga menghambat pencapaian otonomi sosial daerah. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam fungsi-fungsi tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya, dan merumuskan suatu model penguatan aplikasi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis mengikuti kerangka model Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan signifikan bahwa akar permasalahan inefektivitas fungsional DPRD bukan bersumber dari kapabilitas individual anggotanya, melainkan pada defisiensi fundamental dalam kapasitas kelembagaan. Secara konkret termanifestasi dalam keterbatasan dukungan anggaran operasional dan fasilitas penunjang yang tidak memadai, yang secara langsung berdampak pada produktivitas legislatif dan substantivitas fungsi pengawasan. Penelitian berkontribusi konseptual dengan menggeser fokus analisis dari dimensi individual ke level institusional. Hasil juga menunjukkan urgensitas pergeseran paradigma dalam upaya perbaikan, yakni dari penekanan pada pengembangan kompetensi individu anggota menuju penguatan kapasitas institusi secara holistik. Rekomendasi kebijakan adalah peningkatkan alokasi anggaran yang memadai dan ketersediaan fasilitas operasional sebagai prasyarat fundamental dan optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mendorong terwujudnya otonomi sosial daerah.